BPK Arcamanik merupakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang berperan penting dalam mengawasi keuangan dan pembangunan di Indonesia. Penjelasan lengkap mengenai dasar hukum BPK Arcamanik dapat membantu kita untuk lebih memahami peran dan fungsi lembaga ini dalam menjaga keuangan negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Arcamanik diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 yang menyatakan bahwa BPK Arcamanik memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., penugasan BPK Arcamanik dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara didasari oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas. “Dasar hukum BPK Arcamanik terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Prof. Jimly.
Selain itu, dalam Pasal 23B UU No. 15 Tahun 2004 juga diatur bahwa BPK Arcamanik berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan-badan lain yang menggunakan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Arcamanik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keuangan negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan.
Dengan penjelasan lengkap mengenai dasar hukum BPK Arcamanik, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran dan fungsi lembaga ini dalam menjaga keuangan negara. Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung BPK Arcamanik dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya keuangan negara yang sehat dan berkualitas.