Mekanisme pengawasan pelaksanaan APBD Arcamanik yang efektif menjadi perhatian penting bagi masyarakat setempat. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen keuangan yang mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah, termasuk di wilayah Arcamanik, Bandung. Dalam penerapannya, pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan alokasi dana yang tepat dan efisien.
Menurut Budi Santoso, seorang pakar keuangan daerah, “Mekanisme pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam memastikan APBD dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan.” Hal ini sejalan dengan pernyataan Walikota Bandung, Oded M. Danial, yang mengatakan bahwa “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD harus diutamakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.”
Di Arcamanik, terdapat beberapa mekanisme pengawasan yang telah diterapkan untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan dengan baik. Salah satunya adalah melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat. Menurut Kepala BPKP Arcamanik, Andi Wijaya, “Kami melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan dana APBD untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan.”
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan APBD. Menurut Indra, seorang warga Arcamanik, “Kami selalu mengawasi penggunaan dana APBD melalui forum musyawarah desa dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.” Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keuangan daerah agar tidak disalahgunakan.
Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan pelaksanaan APBD Arcamanik dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan efisien. Sehingga, dana publik yang digunakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.